berkata.id – Kinerja sektor jasa keuangan di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga September 2026. Perbankan masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah dengan total aset mencapai Rp91,24 triliun dan penyaluran kredit sebesar Rp79,64 triliun.
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Sumbar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar pada triwulan III 2026 tercatat tumbuh 4,69 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, total aset perbankan pada September 2026 tumbuh 8,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp79,64 triliun atau meningkat 8,78 persen secara tahunan. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 16,96 persen menjadi Rp68,41 triliun.
Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,98 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan September 2025 yang berada pada level 2,72 persen.
Penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp31,43 triliun. Nilai tersebut tumbuh 0,36 persen secara tahunan dengan kontribusi sebesar 39,46 persen terhadap total kredit perbankan.
*Perbankan Syariah Tumbuh 17,29 Persen*
Pertumbuhan juga terlihat pada industri perbankan syariah di Sumbar. Hingga September 2026, total aset perbankan syariah mencapai Rp16,32 triliun atau tumbuh 17,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp12,56 triliun, meningkat 12,70 persen. Sementara itu, total pembiayaan mencapai Rp13,64 triliun atau tumbuh 16,80 persen secara tahunan.
Kualitas pembiayaan perbankan syariah masih terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) sebesar 2,05 persen. Meski demikian, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan September 2025 sebesar 1,62 persen.
Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah, mencatat total aset Rp3,17 triliun atau tumbuh 8,16 persen.
Penghimpunan DPK mencapai Rp2,33 triliun atau meningkat 9,73 persen, sedangkan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp2,31 triliun atau tumbuh 2,46 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72,14 persen disalurkan kepada sektor UMKM.
*Investor Pasar Modal Tembus 581 Ribu*
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sumatera Barat juga menunjukkan peningkatan. Hingga September 2026, jumlah Single Investor Identification (SID) tercatat sebanyak 581.265 investor atau tumbuh 129,96 persen secara tahunan.
Investor reksa dana mendominasi dengan jumlah 564.216 SID atau meningkat 149,86 persen. Sementara investor saham tercatat sebanyak 148.474 SID atau tumbuh 31,86 persen.
Adapun jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 11.223 SID atau meningkat 21,83 persen. Sedangkan investor Efek Beragun Aset (EBA) tercatat sebanyak tiga SID.
Pada industri keuangan nonbank, perusahaan pembiayaan hingga Agustus 2026 mencatat total penyaluran pembiayaan sebesar Rp6,07 triliun atau tumbuh 8,98 persen. Rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tercatat sebesar 2,59 persen dan menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Industri dana pensiun juga mencatat perkembangan positif. Hingga September 2026, total asetnya mencapai Rp2,85 triliun atau tumbuh 5,25 persen. Namun, jumlah peserta tercatat sebanyak 4.721 orang atau mengalami kontraksi 1,30 persen.
Berbeda dengan dana pensiun, perusahaan modal ventura mencatat penyertaan modal sebesar Rp53,23 miliar atau terkontraksi 2,72 persen secara tahunan.
Sementara itu, total aset perusahaan penjaminan yang berkantor pusat di Sumatera Barat mencapai Rp468,97 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi 13,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mencatat total aset Rp7,19 miliar atau tumbuh 5,17 persen. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp2,97 miliar atau meningkat 13,32 persen, dengan jumlah debitur eksisting sebanyak 945 orang atau tumbuh 9,88 persen.
*OJK Sumbar Terima 1.006 Pengaduan Konsumen*
Selain memantau perkembangan industri jasa keuangan, OJK Provinsi Sumatera Barat juga memperkuat kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.
Sepanjang Januari hingga September 2026, OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan di Sumbar telah melaksanakan 172 kegiatan edukasi secara langsung dan 40 kegiatan edukasi tidak langsung melalui media sosial serta platform digital.
Kegiatan tersebut menyasar masyarakat umum, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, serta pelajar dan mahasiswa. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai tugas dan fungsi OJK, produk dan layanan jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Di bidang perlindungan konsumen, OJK mencatat sebanyak 1.006 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari masyarakat berdomisili di Sumbar selama periode Januari-September 2026.
Pengaduan tersebut didominasi persoalan perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta penyalahgunaan data pribadi.
Selain itu, OJK Sumbar juga melayani 8.353 permintaan informasi debitur melalui layanan SLIK selama periode yang sama.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan Sumbar tidak hanya mencatat pertumbuhan dari sisi aset dan pembiayaan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas kredit serta meningkatkan perlindungan konsumen.
Penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan produktif, dan pengawasan terhadap praktik jasa keuangan menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan industri jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (*)











